Otoritas Jasa Keuangan bersama industri jasa keuangan menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) selama Oktober 2021 ini. Tujuannya memberikan informasi, pendidikan dan akses seluas-luasnya terhadap jasa keuangan kepada masyarakat. Semakin tinggi inklusi keuangan, diharapkan juga literasi tentang keuangan di masyarakat semakin meningkat. Saat ini, literasi Keuangan di Indonesia masih berkisar di angka 38.03%.
Inklusi keuangan ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di segala sektor. Terciptanya akses keuangan yang luas ke masyarakat juga ikut mengerek pertumbuhan ekonomi inklusif nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional bisa dihitung dari indeks pembangunan ekonomi inklusif.
Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.
Adapun alat ukur untuk mengetahui seberapa besar pembangunan ekonomi inklusif dikenal dengan indeks pembangunan ekonomi inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Sementara World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif memuat tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi tinggi; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan perluasan akses dan kesempatan. Dari ketiga pilar ini diturunkan dalam tiga sub pilar: kapabilitas manusia, infrastruktur dasar dan keuangan inklusif.
Berdasar data Kementerian PPN/Bappenas pada 2019, indeks pembangunan inklusif Indonesia 5,89, meningkat dibandingkan dengan 2018 (5,75) dan 2017 (5,75). Nilai indeks pilar I (5,48), pilar II (6,57), dan pilar III (6,09). Skala skor indeks dari 0 sampai 10. Provinsi DKI Jakarta, Bali, DI Yogyakarta tertinggi 7,82, 6,77, dan 6,61. NTT dan Papua terendah 4,92 dan 3,21.
Produktivitas Kunci Utama Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi inklusif adalah produktivitas. Untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan sistem ekonomi suatu negara membutuhkan peningkatan produktivitas. Produktivitas mendorong suatu negara berdaya saing tinggi dengan tingkat produksi yang efektif dan efisien serta tenaga kerja yang produktif. Produktivitas yang ideal di suatu negara akan meningkatkan daya saing sekaligus pertumbuhan ekonomi dan mutu kehidupan/ kesejahteraan masyarakat di negara tersebut.
Salah satu penopang produktivitas di sebuah negara adalah sektor UMKM. Maka dari itu UMKM perlu didukung dan mendapatkan akses keuangan seluas-luasnya untuk tetap produktif dan kompetitif. Oleh karena itu inklusivitas masyarakat terhadap akses keuangan sangat diperlukan. Hal ini untuk menopang salah satu pilar indeks pembangunan ekonomi inklusif.
Hubungan Inklusi Keuangan dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif
Sebagai bagian dari Bulan Inklusi Keuangan tahun ini, ALAMI akan membagikan betapa pentingnya inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Sebagaimana telah disebutkan di atas, inklusi keuangan merupakan bagian dari sub-pilar indeks pembangunan inklusif.
Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyebut, keterkaitan sektor keuangan yang semakin inklusif dan masyarakat terliterasi sektor keuangan akan mempercepat proses pembangunan ekonomi inklusif. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi inklusif (dikutip dari investor.id).
Oleh karena itu mari kita dukung Bulan Inklusi Keuangan di bulan Oktober ini untuk sedikit memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Salah satunya bisa ikut memberikan pendanaan kepada UMKM di Indonesia yang sedang berkembang. Dengan begitu kamu juga ikut menciptakan pembangunan ekonomi inklusif bagi negara ini.
Ayo ikut pendanaan UMKM di Indonesia di ALAMI peer to peer lending syariah, dan dapatkan ujrah atau imbal hasil setara dengan 14%-16% pa. Caranya mudah, cukup download ALAMI mobile App di Playstore dan Appstore. Kemudian ikuti langkah-langkahnya di App yang sudah terinstal di gadget kamu!
